REFORMASI APARATUR NEGARA UNTUK MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN EKONOMI GLOBAL1

REFORMASI APARATUR NEGARA UNTUK MELAKSANAKAN

PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN EKONOMI GLOBAL1

Reformasi Aparatur Negara

Profesor Gerald Caiden, salah seorang pelopor studi Reformasi Administrasi

dalam buku “Administrative Reform Comes of Age” terbitan tahun 1991,

mengungkapkan ironi yang terjadi di banyak negara, negara maju mau pun negara

berkembang, bahwa “... reformasi sistem administrasi tidak pernah mencapai inti

permasalahan tetapi hanya formalitas semata. Reformasi tersebut tidak cukup luas

dan mendalam. Bahkan cukup banyak negara yang tidak memberikan perhatian yang

cukup memadai pada reformasi administrasi...” Barulah setelah terlambat dan kondisi

negara sudah amat buruk pemerintah menyadari perlunya reformasi administrasi.

Karena itu Prof Caiden mengingatkan “By the time it was realized that defective

administrative system were a serious obstacle to progress, that what was wrong with

them was fundamental, and hihger priority should be to putting them right, the

prevailing gales were fast blowing into huricanes.”

Mungkin Indonesia adalah salah satu negara yang tidak memberikan perhatian

besar pada reformasi administrasi. Walau pun jabatan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara selalu ada dalam Pemerintahan Orde Baru, Pemerintahan Reformasi,

Pemerintahan Gotong Royong dan terakhir dalam Pemerintahan Indonesia Bersatu,

tetapi kedalaman dan keluasan reformasi aparatur negara belum menyentuh bagianbagian

yang paling mendasar dalam sistem administrasi.

Reformasi aparatur negara yang diperlukan untuk menciptakan sistem

administrasi yang berkemampuan untuk melaksanakan pemerintahan demokratis dan

globalisasi perdagangan tidak bisa tidak harus bersifat komprehensif dan mencakup,

antara lain, penetapan peraturan dasar tentang sistem pemerintahan negara yang sesuai

dengan kemajuan bangsa Indonesia, peningkatan kemampuan birokrasi pemerintah

khususnya peningkatan birokrasi pemerintahan khususnya sistem kepegawaian,

desentralisasi pemerintahan dan upaya pembera-ntasan korupsi. Dalam waktu yang

singkat ini tidak mungkin seaya menyentuh semua dimensi reformasi aparatur negara

tersebut. Presentasi saya ini akan lebih menfokuskan diri pada reformasi birokrasi, dan

secara lebih khusus reformasi sistem kepegawaian.

Peraturan dasar tentang pemerintahan negara

Kemerosotan kinerja pemerintahan sebenarnya mulai terasa pada Pemerintahan

Rekonsiliasi Nasional di bawah pimpinan Presiden Abdurahman Wachid3.