PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Ada dua variabel dalam judul di atas, yakni pembaharuan hukum di satu

sisi dan reformasi sistem nasional di sisi lainnya. Pada hakikatnya dua faktor

kehidupan bernegara yang terkait dalam judul ini, yaitu hukum dan sistem

kehidupan bangsa, sama-sama menuntut adanya gerakan pembaharuan dan

reformasi. Namun dalam konteks ini sistem manajemen atau pengelolaan

kehidupan nasional itulah yang lebih menonjolkan masalahnya, dan

menginginkan adanya reformasi baik dari segi politis maupun yuridis.

Realitas kehidupan kenegaraan selama tiga dasawarsa yang lalu

membuktikan terjadinya inkonsistensi dan deviasi dari konsep dasar sistem

manajemen yang seharusnya, yakni UUD 1945. sistem pemerintahan itu

bergeser dari pola demokrasi kepada oligarki, berlarut-larut, sehingga akhirnya

terjadi diskrepansi atau kesenjangan-kesenjangan, baik dibidang sosial politik,

maupun sosial ekonomi, sosial budaya, dan Hankamtibmas.1

Maka pada prinsipnya, tuntutan reformasi sistem manajemen kehidupan

bangsa secara menyeluruh itulah yang memerlukan adanya reformasi kebijakan

politik dan reformasi sistem hukum, supaya manajemen nasional itu dapat

dikembalikan kepada sistem menurut konsep dasarnya sendiri secara

konstitusional.

Reformasi Paradigma

Pada prinsipnya, kerangka utama strategi politik mengenai pembinaan /

pembangunan hukum nasional itu selama tiga dasawarsa yang lalu mempunyai

konsep dasar yang sama, yaitu UUD 1945. Landasan idealnya sama, yakni

Pancasila, landasan politis operasionalnya pun sama, yakni tujuan nasional

yang tercantum dalam pembukaan UUD itu, dan landasan struktural

kelembagaan pemerintah yang akan mendukung beban pembangunan itu pun

sama, yakni sistem pemerintah presidensil.

Faktor domestik maupun hubungan dengan luar secara regional maupun

global juga terdapat dalam rumusan public policy di dalam setiap GBHN yang

ditetapkan oleh MPR mulai dari tahun 1973 sampai 1999. Peraturan Perundangundangan

pun tetap menyusul untuk mengatur tindak lanjut dari kebijakan politis

dalam GBHN itu. Namun terlepas dari persoalan UUD 1945, yang jelas-jelas

menurut teks dan jiwanya adalah disemangati asas keadilan sosial dan berpihak

pada konsep sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi tidak selalu demikian

pada garis politik dan Perundang-undangan yang menyusul di bawahnya.

Memang diakui bahwa tidak sama pandangan berbagai pihak mengenai

penilaian terhadap konsistensi dan akomodatif serta aspiratif tidaknya isi GBHN

yang ada, terlebih-lebih terhadap GBHN yang dihasilkan pada Maret 1998 dan

1999. namun secara garis besar muatan GBHN terakhir itu dinilai telah

1 Bagian dari tulisan ini pernah dimuat di Harian Republika, Jakarta, 22-23 Maret 1999

memadai, sebagai garis politik (policy) secara teoritis-konsepsional. Sedangkan

masalah yang mencuat di era reformasi yang gejalanya mulai marak sebelum

Sidang Umum MPR Maret 1998, bukan mengenai apa yang kebijakan secara

teoritis konsepsional itu saja, tetapi juga mengenai power structure (struktur

kekuasaan pemerintah).

Inilah pada dasarnya yang menjadi sasaran utama sebelum dan sesudah

SU MPR Maaret 1998 itu, dan akhirnya tiba pada saat titik kritis lengser-nya

Presiden Soeharto dari posisi sebagai Kepala Negara dan Kepala

Pemerintahan.

Masyarakat menilai Presiden Soeharto selalu top administrator dan top

management dan tidak konsisten menjabarkan pesan-pesan politik dalam

GBHN. Bahkan melakukan manipulasi kebijakan melalui penerbitan Keputusankeputusan

Presiden yang tidak sesuai paradigma keadilan sosial yang

diamanatkan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN.

Keadilan sosial sebagai salah satu sila, yang sekaligus dijiwai oleh

keempat sila lainnya dalam Pancasila itu, adalah keadilan sosial yang spesifik

Indonesia, tidak sama dengan konsep keadilan sosial yang terdapat di negara

lain. Dalam spesifikasinya itu, keadilan sosial dan kerakyatan yang akhirakhirnya

ini dikumandangkan dimana-mana terutama oleh mereka yang

mempunyai obsesi dan ambisi politik sebagai dasar pemberdayaan ekonomi

rakyat dan kerakyatan-sebenarnya bukan hanya relevan dan terbatas untuk

kehidupan ekonomi saja. Perlu diperhatikan kembali bahwa “ Keadilan sosial”

yang dimaksud sebagai salah satu paradigma filosofis itu, adalah untuk

keseluruhan bidang kehidupan bangsa, supaya terkondisi keadilan sosial dalam

kehidupan sosial politik ekonomi, sosial budaya, dan bidang Hankamtibmas.

Namun dapat dipahami bahwa dewasa ini bidang sosial ekonomi lebih

menonjol dan menurut perhatian kebijakan, karena sangat menimbulkan

kegoncangan politik dalam dan luar negeri, keamanan dan ketertiban, dan

meluas kepada benturan-benturan sosial budaya. Demikian dasyatnya

goncangan, baik dari dalam maupun luar negeri, hingga mengancam keutuhan,

persatuan, dan kesatuan bangsa dan negeri ini.

Jika dikaji ulang surut kepada kebijakan masa lampau dan dikaitkan

dengan tuntutan reformasi masa kini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

nucleus atau inti tuntutan itu ialah agar paradigma atau kriteria dasar sistem

manajemen kehidupan nasional itu diluruskan kembali secara menyeluruh

dengan memprioritaskan paradigma kebijakan dan tindakan di bidang politik,

ekonomi, dan penegakan hukum.

Tiga sektor ini politik, ekonomi, dan hukum sering dicuatkan oleh

masyarakat dan para analisis sebagai faktor-faktor yang dominan dan

determinan. Sebabnya ialah karena pada ketiga faktor itulah titik pangkal utama

pelecehan paradigma keadilan sosial itu berlangsung oleh pimpinan dan para

pelaku kekuasaan di masa lampau, yang selanjutnya menimbulkan friksi-friksi

dan konflik sosial budaya dan kantibmas. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

merupakan panggung utama bagi terjadinya praktik-praktik yang membidangi

tiga faktor itu, yang dikuasai oleh para elit politik, elit ekonomi, dan elit

intelektual. Selain terjadinya kolusi antara sesama elit penguasa, juga terjadi

antara penguasa dan kalangan pengusaha, yang mengakibatkan rawannya

penegakan hukum dan keadilan.

Maka berkembanglah proses pengeroposan mental dan perilaku elit

dalam jaringan kerja antara pengusaha, pengusaha, dan sebagian masyarakat,

yang membudaya secara luas dan akhirnya menimbulkan pembusukan pada

fondasi dan pilar-pilar pemerintah negara ini.

Mengenai paradigma ini, Prof. Dr. Romli Atmasamita, dalam tulisannya

mengatakan, telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dari

ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritas kepada sistem demokrasi,

dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonomi. Perubahan paradigma

tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini

yang menitik-beratkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak

berpihak kepada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat, dan

produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah

pusat dari pada kepentingan pemerintah daerah.

Disamping perubahan paradigma tersebut juga selayaknya kita

(cendekiawan hukum dan praktisi hukum) ikut mengamati fenomena-fenomena

yang terjadi didalam percaturan politik dan kehidupan ketatanegaraan di

Indonesia kerena terhadap bagian ini kita sering “alergi” dan mengabaikannya.

Sedangkan kehidupan perubahan sistem politik dan sistem ketatanegaraan

berdampak mendasar terhadap perkembangan sistem hukum2.

Sekarang ini masyarakat tidak hanya mendambakan sekedar adanya

peraturan hukum, tetapi masalah yang mengemuka ialah apakah masih ada

unsur keadilan dalam sistem hukum yang berlaku di semua sektor-sektor dan

bidang kehidupan bangsa ini. Tidak hanya dalam hal keberadaan peraturan

hukum yang diproduk pimpinan eksekutif berupa Keppres, tetapi juga dalam hal

penegakan hukum (law enforcement) di semua lini kehidupan, baik diantara

sesama aparat birokrasi, dan juga dalam hubungan antara aparat birokrasi dan

penegakan hukum dalam rangka pelayanan bagi masyarakat (public service).